Suara Semesta

Gagalkan Aksi Tawuran, 26 Remaja dan 15 Motor Diamankan

Suara Semesta di September 19, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

DIAMANKAN Barang bukti yang diamankan polisi. Foto Ramadhan
Suara Semesta, Kabupaten Kuningan

Satlantas Polres Kuningan bersama Polsek Cilimus Jajaran berhasil menggagalkan aksi balap liar yang terjadi di kawasan Jalan Eyang Kyai Hasan Maulani, Sabtu (19/9/2026) sekira pukul 03.00 Wib. Sebanyak 26 remaja yang didominasi pelajar diamankan, sementara 15 unit sepeda motor ikut disita untuk pemeriksaan dan penindakan.

Kasat Lantas Polres Kuningan, AKP Aktuin Moniharapon didampingi Kasi Humas AKP Mugiyono menjelaskan, anggota Polsek Cilimus langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan tersebut.

“Memang benar, kami berhasil menggagalkan aksi balap pembohong. Kegiatan tersebut terungkap berdasarkan laporan yang melintas maupun dari media sosial yang pada saat itu melakukan siaran langsung,” kata Kasat.

Operasi penertiban ini dilakukan oleh Polsek Cilimus dengan melibatkan Satlantas Polres Kuningan, personel Sat Samapta dan juga personel Sat Reskrim.

"Dari kegiatan tersebut kami berhasil mengamankan pengamanan ada lima belas kendaraan roda dua yang diduga terlibat baik itu sebagai penonton maupun yang diduga akan digunakan sebagai kendaraan balap pembohong. Kemudian kami juga mengamankan ada dua puluh enam remaja yang diduga baik itu melibatkan penonton kemudian diduga terlibat sebagai joki ataupun sebagai montir," jelasnya.

Dari hasil interogasi awal, aksi tersebut memang sering terjadi saat akhir pekan menjelang libur sekolah. Mereka mulai berkumpul sekitar pukul 01.00 WIB dini hari dan berhasil diamankan pada pukul 03.00 WIB.

Untuk penanganan selanjutnya, pihak kepolisian akan melakukan pelatihan dengan memanggil orang tua dan perangkat desa, serta membuat surat pernyataan. Sementara untuk 15 kendaraan, akan dilakukan penilangan sesuai ketentuan.

Terkait identitas, usia remaja yang diamankan paling muda SMP kelas 3 hingga paling dewasa 23 tahun. Dari 26 remaja, 25 orang warga Kuningan dan satu orang dari luar daerah. Pengakuan hanya sebagai penonton, dan ada satu kendaraan yang terindikasi kuat akan digunakan untuk balap liar. Polisi juga memastikan tidak ditemukan senjata tajam dalam pemeriksaan badan maupun kendaraan.

Dalam kesempatan tersebut, AKP Aktuin Moniharapon memberikan himbauan tegas kepada orang tua dan masyarakat.

Kasat meminta kepada orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, terutama pada jam rawan dini hari pukul 01.00 - 04.00 WIB. Pastikan anak berada di rumah dan tidak terlibat sebagai penonton apalagi pelaku balap liar.

Jangan mudah terprovokasi ajakan balap liar di media sosial, termasuk yang disiarkan live di TikTok. Balap pembohong sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain dan jika melihat adanya kumpulan remaja yang mencurigakan akan melakukan balap pembohong , segera laporkan ke Polsek terdekat atau call center 110 Polres Kuningan. Jalan Baru memang sering dijadikan arena karena sepi saat dini hari dan momen libur sekolah.

“Kami akan terus melakukan patroli rutin di jam-jam rawan. Kami tidak akan segan menindak tegas, menilang kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi, menggunakan knalpot brong, dan tidak dilengkapi surat-surat,” tegasnya.

Ramadhan Domba jantan

Kabupaten Cirebon

DPC PSIB Kabupaten Cirebon Hadiri Peletakan Batu Pertama Mushola

Suara Semesta di September 15, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

BATU prosesi peletakan batu pertama oleh Camat. Foto Mustamid
Suara Semesta, Kabupaten Cirebon

Sebagai langkah awal dalam rangka mewujudkan sarana peribadatan yang sangat di harapkan oleh warga Blok H.I.J. Perumahan Trusmiland 5 Desa Battembat Kecamatan Tengah tani Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Peletakan batu pertama sedianya akan dihadiri Wakil Bupati Cirebon H. Agus Kurniawan Budiman, S.E.

Namun secara mendadak tiba-tiba ajudan Wabup mengirim pesan pada pukul 12.56 yang isinya membatalkan untuk hadir pada peletakan batu pertama Musholah Al-Barokah dengan alasan dipanggil ketua Partai di DPR RI Jakarta.

Padahal dari kemarin pihak panitia bertemu dengan ajudan tidak ada pembatalan untuk hadir, dan mengenai Hari, tanggal dan waktu sudah terkonfirmasi langsung dengan Wabup tidak ada perubahan.

Dengan ketidak hadiran Wakil Bupati Cirebon, maka peletakan batu pertama dilakukan Camat Tengah Tani Hj. Susi Setiawati, S.E., M.Si., dilanjut Kapolsek Kedawung Kompol H. Ahmad Nasori, S.H., Danramil Tengah Tani diwakili oleh Babinsa Joko, Tokoh Masyarakat Mustamid. A.M, S.Pd., S.H., M.H., C.L.A., C.Md. dan Ketua Panitia Pembangunan Dede Verianto.

HADIR PSIB Kabupaten Cirebon sesaat sebelum acara. Foto Mustamid

Peletakan batu pertama dimaksudkan adalah sebagai tanda dimulainya Pembangunan Musholah Al-Barokah , tampak hadir pula jajaran Dewan Pimpinan Cabang Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Marwah, S.ST., M.M. pada Selasa (15/09/26).

Dalam sambutanya, Camat, berharap agar pembangunan Musholah Al-Barokah ini dapat berjalan lancar dan mendapat perhatian dari semua pihak khususnya umat Islam dimanapun berada, sehingga dapat segera digunakan sebagai sarana Ibadah dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sang pencipta alam semesta.

Kita harus yakin bersodaqoh pasti Allah akan mengganti dua kali lipat seperti pengalaman saya sendiri pada saat memberikan sodaqoh asal ucap tapi dilalanya siang langsung Allah ganti, tuturnya.

Sementara Kapolsek Kedawung, dalam sambutanya, berpesan kepada warga Blok H.I.J. Desa Battembat Kecamatan Tengah tani dengan adanya Musholah Al-Barokah diharapkan dijadikan ajang silaturrahmi dan sebagai tempat sarana ibadah untuk meingkatkan keiman dan ketaqwaan kepada Allah SWT, pintanya.

Ketua Panita Musholah Al-Barokah di dampingi seksi pembangunan Juana Setiadi dan Sutana, pihaknya merasa optimis pembangunan Musholah Al-Barokah ini dapat berjalan lancar sesuai rencana, kami minta doa restu dan dukungan dari umat Islam dimanapun berada Khususnya di wilayah Kecamatan Tengah tani dan sekitarnya demi terwujudnya pembangunan ini.

Sebelumnya kami melakukan pembangunan berkordinasi terlebih dahulu dengan pengembang (developer) pihak Trusmiland dengan disertai Proposal namun sampai saat ini dari pihak Trusmiland belum memberikan apapun padahal fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) merupakan kewajiban bagi setiap pengembang. Namun kami panitia tetap berjalan dan merasa optimis dapat berdiri Musholah tersebut, mangga kepada siapapun untuk berpartisipasi seikhlasnya untuk tabungan akhirat.

Tokoh masyarakat Mustamid. A.M, S.Pd., S.H., M.H., C.L.A., C.Md. yang berlatar belakang pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Masyarikul Anwar di bawah asuhan K.H. Machtum Hanan. Pihaknya berharap setelah Musholah Al-Barokah ini selesai dibangun bukan hanya sebagai sarana ibadah sholat lima waktu, sholat taraweh dan Sholat Idul fitri / Idul Adha dan sebagainya.

Akan tetapi juga mampu menjadi pusat pengembangan Akhlak, kegiatan pendidikan keagamaan, dan pembinaan generasi muda yang Islami dan berakhlakul karimah.

Saya mengajak semua pihak marilah kita niatkan setiap langkah dan upaya dalam pembangunan Musholah Al-Barokah ini sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir hingga yaumil akhir, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yaitu “ Barangsiapa yang membangun Masjid / Musholah karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga,“ tandasnya.

Masih dikatakan Mustamid, Sejak dua tahun yang lalu pihaknya ingin sekali di Blok H.I.J. mempunyai musholah sendiri, karena setiap kali melaksanakan Sholat Taraweh, Sholat Idul Fitri / Idul Adha dilaksanakan dengan menggelar tikar di jalan, apabila hujan jamaah pada berlarian mencari tempat berteduh.

Sementara kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha matahari terbit sehingga merasakan panas karena tidak ada tenda, belum kalau sholat Jumat harus menempuh 2 km perjalanan. Berangkat dari situ pihaknya sebagai Tokoh Masyarakat sekaligus sebagai Iman dan Khotib merasakan keprihatinan dan sangat miris tidak mempunyai sarana ibadah.

Oleh karenanya, tepatnya Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pada saat 7 bulan bapaknya Pak Andi, mengajak kembali warga kompak saling bahu-membahu bergotong royong untuk membangun Musholah, Alhamdulillah mendapat dukungan dari warga Blok H.I.J. sehingga pada hari ini Selasa tanggal 15 September 2026 dapat melaksanakan peletakan batu pertama oleh Wakil Bupati Cirebon sebagai bentuk dimulainya pembangunan Musholah. Tuturnya.

Lanjut dikatakan Mustamid, dalam kepanitian pembangunan Musholah Al-Barokah telah mendapatkan SK Panitia dari Kuwu Battembat H. Muhamad Khoid, S.H., M.H. Nomor: 400.22/09/SK/DS/VIII/2026 Tanggal 26 Agustus 2026 dan Rekomendasi dari Kuwu Battembat Nomor: 140/23/SK/DS/VIII/2026 Tanggal 26 Agustus 2026, serta Rekomendasi Camat Tengah tani Tanggal 28 Agustus 2026 Nomor: 400.9.7/241/Ekbangsos di tanda tangani Hj. Susi Setiawati, S.E., M.Si. selaku Camat. Menyinggung nama Al-Barokah pada Musholah tersebut, memang saya yang memberi nama itu, dengan harapan terwujudnya Musholah Al-Barokah menjadi keberkahan, kebaikan, kemanfaatan buat warga blok H.I.J. sebagaimana Al-Barokah artinya keberkahan (ziadatul khair; tambahnya kebaikan) untuk lingkungan atau berlimpahnya kenikmatan dari Allah SWT. Pungkasnya.

Mustamid. A.M, S.Pd., S.H., M.H., C.L.A., C.Md

Pemkab Cirebon

Bupati Imron Hadiri HLM TPID Ciayumajakuning : Tekankan Stabilitas Pangan

Suara Semesta di September 15, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

HADIR Bupati Cirebon (tengah berpeci) saat menghadiri acara HLM TPID. Foto Humas
Suara Semesta, Kabupaten Cirebon

Bupati Cirebon Imron menekankan pentingnya menjaga stabilitas pangan melalui kerja sama antardaerah saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Ciayumajakuning Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar Bank Indonesia (BI) Cirebon tersebut berlangsung di Hotel Luxton Cirebon, Selasa (15/9/2026), dengan tema memperkuat resiliensi melalui pengendalian inflasi dan akselerasi transformasi digital untuk ekonomi Ciayumajakuning yang inklusif dan berkualitas.

Imron mengatakan, karakteristik Kabupaten Cirebon membuat aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya berlangsung di wilayah administrasi kabupaten, tetapi berkaitan erat dengan kawasan perkotaan di sekitarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pengendalian inflasi perlu melihat keterkaitan ekonomi antarwilayah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu daerah, karena pasokan dan distribusi pangan saling berkaitan di wilayah Ciayumajakuning,” kata Imron.

Ia menyebut Kabupaten Cirebon masih bergantung pada sejumlah daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan, terutama pasokan dari Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

Karena itu, Pemkab Cirebon terus menerapkan strategi 4K dalam menjaga stabilitas harga, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

“Kerja sama antardaerah perlu diperkuat agar langkah intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Imron juga mengharapkan forum koordinasi yang difasilitasi BI dapat berlangsung secara rutin dan menghasilkan kesepakatan serta rencana aksi yang dapat ditindaklanjuti setiap pemerintah daerah.

Ia menilai koordinasi tersebut penting untuk mengantisipasi berbagai potensi tekanan terhadap perekonomian daerah, termasuk dampak kondisi ekonomi global terhadap harga dan distribusi kebutuhan masyarakat.

Kepala Perwakilan BI Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan, hasil pemetaan neraca pangan menunjukkan adanya komoditas yang mengalami surplus maupun defisit di sejumlah wilayah Ciayumajakuning.

Untuk komoditas beras, kata dia, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon tercatat mengalami defisit, sedangkan Indramayu, Kuningan, dan Majalengka memiliki kapasitas produksi yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan wilayah lain.

“Indramayu, Kuningan, dan Majalengka merupakan sentra produksi yang dapat dikerjasamakan agar kebutuhan pangan di Ciayumajakuning tercukupi,” kata Wihujeng.

Selain beras, menurut dia, cabai menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian karena beberapa wilayah mengalami defisit, sementara Majalengka memiliki potensi pasokan untuk mendukung daerah lainnya.

BI Cirebon juga mengusulkan sejumlah langkah, antara lain pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan atau penugasan BUMD yang sudah ada, integrasi sistem informasi, kemitraan dengan offtaker, serta penyusunan aspek hukum kerja sama antardaerah.

(Ramadhan)

Pemkab Cirebon

Sekolah Demokrasi, Hendra : Demokrasi Tidak Berhenti di Pemilu

Suara Semesta di September 15, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

SAMBUTAN Sekda Kabupaten Cirebon saat memberikan sambutan. Foto Ramadhan
Suara Semesta, Kabupaten Cirebon

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong generasi muda tidak hanya menjadi pemilih dalam setiap gelaran pemilu, tetapi ikut mengambil peran sebagai subjek sekaligus agen demokrasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui Sekolah Demokrasi Caruban Nagari yang digelar di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa (15/9/2026).

Sekda Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala dalam sambutannya, demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilu.

Demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya, mampu menyampaikan aspirasi secara santun, menghargai perbedaan, serta ikut menjaga kehidupan sosial dan politik yang sehat.

Menurutnya, tantangan demokrasi semakin kompleks di era digital. Masyarakat harus mampu menghadapi derasnya arus informasi, termasuk hoaks, disinformasi, dan berbagai bentuk manipulasi politik.

“Karena itu, kemampuan untuk memahami, menyaring informasi menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang demokratis,” kata Hendra saat membacakan sambutan Bupati Cirebon Imron.

Hendra memastikan Pemkab Cirebon mendukung upaya penguatan pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Melalui Sekolah Demokrasi, peserta diharapkan mampu menjadi agen yang menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi di lingkungan masing-masing.

“Mari kita bersama-sama membangun demokrasi yang cerdas, santun, inklusif, dan berintegritas, sehingga demokrasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dorong Pemilih Rasional

Sementara itu, Anggota KPU Jawa Barat, Abdullah Sapi’i, menilai Sekolah Demokrasi Caruban Nagari menjadi ruang penting untuk membentuk pemilih yang lebih rasional.

Ia mengutip klasifikasi pemilih dalam teori Agens Demokrasi, yakni Hobbit, Hooligan, dan Vulkan. Pemilih Hobbit digambarkan sebagai pemilih yang apatis dan menentukan pilihan karena faktor nonpolitik. Sementara Hooligan, cenderung fanatik terhadap pilihan politik tertentu.

Adapun pemilih Vulkan merupakan pemilih yang menggunakan pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan.

“Jadi, dari teori tadi, kita bertujuan Cirebon Nagari ini adalah mengajak rekan-rekan semua untuk masuk pada kategori Vulkan. Pemilih Vulkan,” kata Sapi’i.

Menurut Sapi’i, pemilih rasional tidak sekadar menentukan pilihan karena kedekatan atau fanatisme. Mereka mempertimbangkan program, rekam jejak, dan kapasitas calon sebelum menentukan pilihan politik.

Namun, ia menekankan bahwa proses pendidikan demokrasi tidak boleh berhenti pada kemampuan memilih secara rasional. Generasi muda juga perlu mengambil posisi sebagai subjek kepemiluan.

“Bekal ilmu itu, kalau sudah masuk kategori Vulkan, maka harus diimplementasikan pada kategori berikutnya, yaitu sebagai subjek kepemiluan,” ujar Sapi’i.

KPU Jawa Barat juga mendorong peserta Sekolah Demokrasi Caruban Nagari untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang.

Sapi’i mengatakan, generasi muda memiliki peluang untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, mulai dari PPK, PPS, KPPS hingga Pantarlih sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menyebut berdasarkan pembaruan Data Pemilih Berkelanjutan semester I, sekitar 59 persen pemilih di Jawa Barat berasal dari generasi Y dan Z.

“Artinya generasi adik-adik semua nanti yang akan terbesar menjadi pemilih ke depan,” kata Sapi’i.

Sapi’i juga meminta peserta memanfaatkan jejaring dan media sosial untuk membantu KPU menyebarluaskan pendidikan pemilih kepada lingkungan masing-masing.

Menurutnya, generasi muda memiliki posisi strategis sebagai agen sosialisasi, karena lebih dekat dengan komunitas dan lingkungan digital mereka.

Senada disampaikan Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati. Esya mengatakan, Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dirancang untuk mempertemukan berbagai generasi sekaligus membentuk ekosistem demokrasi di Kabupaten Cirebon.

“Generasi Z, generasi Alfa, bertemu menjadi satu, berakulturasi menjadi satu, sehingga membentuk sebuah ekosistem demokrasi di Kabupaten Cirebon,” kata Esya.

Ia menjelaskan, KPU Kabupaten Cirebon telah melakukan pemetaan wilayah untuk memastikan keterwakilan peserta dari kawasan timur, barat, selatan, utara, dan tengah.

Kegiatan kali ini melibatkan peserta dengan rentang usia hingga 30 tahun. Sementara peserta yang lebih muda, termasuk siswa SMP berusia sekitar 14 tahun, akan mendapatkan ruang pendidikan demokrasi melalui tahapan atau program berikutnya.

“Tujuannya sudah jelas. Kami ingin mencetak agen-agen demokrasi di setiap wilayah,” ujarnya.

Sekolah Demokrasi Caruban Nagari berlangsung secara hybrid, dengan hari pertama dilaksanakan secara daring dan hari kedua secara luring.

Kegiatan luring tersebut bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional yang diperingati setiap 15 September.

(Ramadhan)

DPRD Kabupaten Cirebon

Terima Audensi, Ketua DPRD Bahas Isu Krusial

Suara Semesta di September 14, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

AUDENSI Ketua DPRD saat menerima audensi. Foto Ramadhan
Suara Semesta, CIREBON

Tak lama setelah menyelesaikan agenda formal Rapat Paripurna terkait kesepakatan KUA-PPAS Perubahan 2026, DPRD Kabupaten Cirebon langsung beralih ke fungsi pengawasan. Pada Senin (14/9/2026), Ketua DPRD Dr. Sophi Zulfia, SH, MH, memimpin audiensi khusus bersama tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk membedah sejumlah penyimpangan dan kelemahan statistik di lingkungan Pemkab Cirebon.

Audiensi yang berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) ini mengemuka tiga isu krusial: perizinan usaha ilegal, penerapan sistem merit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta transparansi seleksi Direktur Utama Perumda Air Minum (PDAM).

Sophi mengungkapkan adanya temuan LSM terkait perusahaan-perusahaan yang diduga beroperasi tanpa izin resmi. Hal ini mencerminkan lemahnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengawasan lapangan.

WAWANCARA Ketua DPRD saat diwawancara. Foto Ramadhan

“Ya, tadi kan terkait ada tiga hal. Yang pertama adalah persoalan perizinan, terus kemudian pemberlakuan Perda,” ujar Sophi.

Ia juga mengkritik kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai belum maksimal dalam menindak pelanggaran tersebut. “Dengan adanya keluhan atau aduan yang seharusnya cepat tanggap, ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai ada perusahaan ilegal yang justru dilindungi oleh birokrasi kelambanan,” tegasnya.

Isu kedua yang tak kalah panas adalah rotasi dan mutasi jabatan ASN. LSM berpikir apakah Pemkab Cirebon benar-benar telah menerapkan sistem merit atau manajemen talenta sesuai amanat undang-undang.

“Yang kedua masalah rotasi mutasi jabatan, bagaimana sistem merit atau manajemen talenta itu memang sudah atau belum diterapkan di Kabupaten Cirebon?” tanya Sofi. Ia mendesak agar promosi jabatan didasarkan pada kompetensi, bukan faktor non-teknis, untuk menciptakan kompetensi yang profesional.

Poin paling sensitif dalam audiensi ini adalah proses seleksi Direktur Utama PDAM. DPRD menyoroti hilangnya dokumen penting berupa rekomendasi rekam jejak (track record) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Berkaitan proses seleksinya, disampaikan oleh bagian perekonomian bahwa harus adanya track record dari BKN. Itu saya tanyakan juga apa hasil rekomendasinya, tapi belum keluar,” ungkap Sophi dengan nada keras.

Sophi menekankan bahwa integritas calon pemimpin BUMD adalah harga mati. Tanpa rekomendasi BKN yang jelas, dewan khawatir proses seleksi rawan terhadap konflik kepentingan.

Menangapi semua aduan tersebut, Sophi meminta seluruh SKPD yang hadir untuk berhenti saling melempar tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa persoalan lintas sektor harus diselesaikan melalui koordinasi yang solid.

“Kami mengapresiasi perhatian tiga LSM terhadap berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan. Masukan ini perlu ditindaklanjuti dengan data yang lengkap agar setiap persoalan dapat dikaji secara objektif,” tutupnya.

DPRD Kabupaten Cirebon memberikan batas waktu bagi eksekutif untuk memberikan klarifikasi tertulis dan bukti tindak lanjut atas ketiga isu tersebut usai audensi.

( Ramadhan )