stop

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas
APRESIASI Dirjen saat menghadiri acara tersebut. Foto Ramadhan 
Suara Semesta, Kabupaten Cirebon
  
Pemerintah Kabupaten Cirebon mengusulkan 13 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun 2027, dalam rangka memperluas fasilitas pendukung kegiatan perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dari 13 lokasi yang diajukan tersebut, sebanyak tujuh titik telah terverifikasi oleh KKP. Selanjutnya, lokasi tersebut akan menjalani pemeriksaan teknis untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan pembangunan.

Bupati Cirebon Imron mengatakan pengembangan KNMP menjadi salah satu upaya pemerintah daerah, dalam menyediakan fasilitas yang menunjang aktivitas masyarakat nelayan, khususnya di kawasan pesisir.

Menurutnya, potensi perikanan tangkap di Kabupaten Cirebon perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan nelayan, mulai dari persiapan melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan, dapat berjalan lebih baik.

Imron berharap usulan tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat, sehingga semakin banyak desa pesisir di Kabupaten Cirebon yang memperoleh fasilitas pendukung kegiatan perikanan.

Pengembangan kawasan nelayan juga diharapkan memberikan manfaat terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus membuka peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan keluarga nelayan.

DISAMBUT Kehadiran dirjen saat di tempat disambut warga. Foto Ramadhan 
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengapresiasi langkah Bupati Cirebon, yang telah mengusulkan 13 lokasi untuk pembangunan KNMP pada 2027.
Usulkan 13 Lokasi KNMP.

“Pak Bupati sepertinya mengusulkan di tahun 2027 ada 13 titik. Insyaallah, tujuh sudah terverifikasi. Nanti kita survei dan Insyaallah akan kita bangun kalau memang telah memenuhi persyaratan semua yang dipersyaratkan oleh tim teknis kami,” kata Lotharia saat menghadiri peresmian integrasi data nelayan di SPBUN Kepulauan Semboja Barat Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan pembangunan KNMP merupakan salah satu program prioritas nasional KKP dengan target sebanyak 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Pada 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan 1.369 lokasi.

SPBU untuk membantu para warga nelayan. Foto Ramadhan 
Di Kabupaten Cirebon, satu kawasan KNMP telah dibangun di Desa Gebang Mekar pada 2025. Sementara pada 2026, pembangunan dilanjutkan di Desa Citemu dan Desa Ambulu.

Lotharia menjelaskan KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang menyediakan fasilitas untuk mendukung aktivitas nelayan, mulai dari tempat keberangkatan kapal, pendaratan hasil tangkapan, hingga pendataan produksi perikanan.

Melalui fasilitas tersebut, pemerintah berharap aktivitas perikanan semakin tertata, produktivitas meningkat, dan hasil tangkapan nelayan memiliki daya saing untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional.

Ia menegaskan pembangunan KNMP merupakan bagian dari upaya mewujudkan nelayan naik kelas, baik dari sisi operasional, produksi, maupun kesejahteraan.

Berdasarkan data KKP, Kabupaten Cirebon memiliki sekitar 948 kapal perikanan. Potensi tersebut perlu didukung infrastruktur memadai, termasuk penanganan persoalan sedimentasi yang masih menjadi salah satu kendala aktivitas nelayan.

Pemkab Cirebon berharap usulan 13 lokasi KNMP tersebut dapat ditindaklanjuti KKP, sehingga semakin banyak kawasan pesisir memiliki fasilitas pendukung perikanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan. 

(Ramadhan)
Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas
KONFERENSI Polres Tegal Kota saat acara konferensi pers. Foto Humas 
Suara Semesta, Kota Tegal
 
Polres Tegal Kota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tegal Kota melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mengungkap kasus dugaan tindak pidana terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dalam rilis resmi, polisi menegaskan identitas korban tidak dipublikasikan karena korban masih berusia di bawah umur, yakni 16 tahun dan 14 tahun.

Kapolres Tegal Kota AKBP Cristian Chrisye Lolowang, SH, SIK, MH, dalam siaran persnya menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari penanganan dua perkara dugaan tindak pidana terhadap anak yang ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Tegal Kota. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada 12 September 2026 di sebuah tempat indekos di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

Sehingga dalam rilis ini kita tidak akan menyebutkan atau menyampaikan identitas korban karena anaknya di bawah umur, ada yang 16 tahun dan 14 tahun,” ujar AKBP Cristian Chrisye Lolowang, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kasus ini berawal saat korban berkenalan dengan tersangka melalui aplikasi Telegram, lalu berlanjut ke WhatsApp. Komunikasi yang semakin intens kemudian dimanfaatkan tersangka untuk meminta korban melakukan panggilan video bermuatan seksual atau video call sex (VCS).

Tanpa sepengetahuan korban, tersangka merekam aksi korban saat panggilan video berlangsung dan menyimpan rekaman tersebut. Rekaman itulah yang selanjutnya dijadikan alat untuk menekan dan mengancam korban agar menuruti keinginan tersangka.

Tersangka termasuk meminta korban memenuhi keinginannya, termasuk mencari korban lain untuk dijadikan sasaran penipuan dan pemerasan dengan pola serupa. Jika menolak, korban diancam akan menyebarkan rekaman pribadinya.

Dalam kondisi ketakutan dan stres, korban diduga dipaksa menjadi pekerja seks komersial yang ditawarkan melalui aplikasi MiChat. Tersangka diduga mengatur pertemuan dengan calon pelanggan melalui aplikasi tersebut, sementara korban diminta menemui pihak yang telah di-booking.

Hasil mengungkap mengungkap bahwa dalam rentang 1 hingga 12 September 2026, korban diduga dieksploitasi untuk melayani sekitar 20 orang. Pembayaran dari para pelanggan tersebut diterima oleh tersangka melalui transfer.

Dalam proses penyelidikan, polisi telah melakukan penyelidikan dan pengamanan sejumlah barang bukti, antara lain:
- Dua unit telepon genggam merek Samsung dan Vivo.
- Dokumen hasil visum korban.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 455 juncto Pasal 419 juncto Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



Riyati
Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas
BERSIAP personil saat bersiap melaksanakan penanaman pohon. Foto Humas
Suara Semesta, Kabupaten Cirebon
Polresta Cirebon terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan melalui kegiatan Green Policing yang diwujudkan dengan penanaman pohon dan korve lahan di Sawah Asem Pendek Blok Minjo, Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB tersebut dipimpin Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., yang diwakili oleh Kabag Ren Polresta Cirebon Kompol Acep Anda, S.H., M.H., didampingi Kabag Ops Kompol Sutarja, S.H., M.H., serta diikuti Kabag SDM Kompol Nani Kusmayati, S.H., M.H., Kasat Samapta Kompol Endang Sujana, S.H., M.H., Kasat Binmas AKP Sri Nuryati, S.H., Kasat Narkoba AKP Imanudin, S.H., M.H., para Kasi, perwira, anggota, dan ASN Polresta Cirebon.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polresta Cirebon melaksanakan korve dengan membersihkan lingkungan sekitar serta menanam sebanyak 30 bibit pohon sebagai upaya menjaga kelestarian alam, memperbaiki kualitas lingkungan, dan menciptakan kawasan yang lebih hijau dan asri.

TANAM para personil saat turun ke lahan untuk penanaman bibit pohon. Foto Humas
Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama menyampaikan bahwa kegiatan Green Policing merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap lingkungan sekaligus upaya menanamkan kesadaran bahwa menjaga kelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama.

Melalui kegiatan tersebut, Polresta Cirebon ingin mendorong kepedulian seluruh personel terhadap lingkungan, tidak hanya melalui penanaman pohon, tetapi juga dengan membiasakan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan di sekitar tempat bertugas maupun tempat tinggal.

Program Green Policing menjadi bagian dari pendekatan pemolisian yang mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan hidup, sejalan dengan upaya mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.


Koharrudin
Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas
BUKTI Kapolresta Cirebon saat memberikan keterangan perkara. Foto Humas
Suara Semesta, Kabupaten Cirebon
Polresta Cirebon mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab (UEA). Korban dijanjikan gaji minimal Rp6 juta per bulan, namun kenyataannya tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan dan justru mengalami kerugian hingga Rp20 juta untuk biaya kepulangan. 

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan RY (48), warga Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sebagai tersangka. Korban berinisial SM (51), warga Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, direkrut dan diberangkatkan melalui proses penempatan pekerja migran yang tidak sesuai ketentuan.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama menegaskan, pihaknya berkomitmen menindak tegas segala bentuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang memanfaatkan masyarakat dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan besar di luar negeri. Saat diungkapkan pada konferensi pers di Markas Komando Polresta Cirebon, Kamis(19/11).

KONFERENSI keterangan dan bukti yang diamankan polisi. Foto Humas
“Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia harus dilakukan melalui prosedur resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara ilegal, terlebih apabila berujung pada eksploitasi, kerugian, maupun penderitaan bagi korban,” tegasnya.

Kasus ini bermula pada Juli 2026, ketika tersangka menawarkan kepada korban pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab. Tersangka menjanjikan proses keberangkatan yang cepat, korban akan langsung ditempatkan bekerja setelah tiba di negara tujuan, serta memperoleh gaji minimal Rp6 juta per bulan.

Untuk keperluan pemberangkatan, tersangka meminta korban menyiapkan KTP, kartu keluarga, dan surat izin suami. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada seseorang berinisial RS, warga Kabupaten Indramayu, untuk diproses pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan.

Setelah paspor terbit, korban dijemput oleh utusan RS dan dibawa ke penampungan di wilayah Bekasi. Korban menginap selama satu malam sebelum diberangkatkan ke Uni Emirat Arab melalui penerbangan transit di Singapura.

Namun, sesampainya di negara tujuan, korban tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan. Korban justru ditempatkan di penampungan milik agen perorangan dengan alasan tidak memiliki keterampilan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Korban kemudian meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Akan tetapi, korban diwajibkan membayar biaya ganti rugi dan kepulangan sebesar Rp20 juta. Keluarga korban akhirnya membayar biaya tersebut hingga korban berhasil dipulangkan ke Tanah Air.

Kapolresta Cirebon mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji besar, proses cepat, maupun janji langsung ditempatkan tanpa memastikan legalitas proses perekrutan dan perusahaan penempatan.

“Pastikan seluruh proses keberangkatan menjadi pekerja migran dilakukan melalui jalur resmi. Masyarakat harus memahami hak-haknya, mengetahui perusahaan yang memberangkatkan, serta memastikan adanya kontrak kerja dan kejelasan pekerjaan di negara tujuan. Jangan sampai niat untuk memperbaiki ekonomi keluarga justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Dalam proses penyidikan, tersangka diketahui telah mengetahui bahwa proses perekrutan, penampungan, hingga pemberangkatan korban sebagai pekerja migran tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai ketentuan pemerintah, termasuk adanya moratorium pengiriman pekerja rumah tangga ke Uni Emirat Arab. Meski demikian, tersangka tetap menjalankan perekrutan tersebut karena memperoleh keuntungan sebesar Rp4 juta.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VII, yakni senilai Rp5 miliar.

Selain penegakan hukum, Satreskrim Polresta Cirebon juga mengintensifkan upaya pencegahan TPPO melalui sosialisasi dan edukasi kepada calon pekerja migran di tempat pelatihan dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).

Edukasi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah, perkumpulan masyarakat, serta instansi pemerintah dan swasta dengan menggandeng UPTD PPA Kabupaten Cirebon.

Dalam upaya pemulihan korban, Polresta Cirebon turut berkoordinasi dengan KP3MI dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon untuk membantu pemulangan pekerja migran yang mengalami permasalahan, termasuk korban dalam perkara ini. Pendampingan terhadap korban yang telah dipulangkan juga dilakukan bersama UPTD PPA Kabupaten Cirebon guna mendukung proses reintegrasi sosial.

Sebagai bagian dari program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran), Polresta Cirebon juga berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Job Fair pada 11 November 2026 di Gedung PGRI Kabupaten Cirebon.

Kapolresta Cirebon menegaskan bahwa upaya perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan edukasi, membuka akses informasi pekerjaan yang legal, serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera melaporkan melalui Hotline 110 apabila mengetahui adanya indikasi perekrutan pekerja migran secara ilegal, penipuan berkedok lowongan kerja, maupun dugaan perdagangan orang. Polri akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat demi melindungi warga dari tindak kejahatan,” pungkasnya.


Koharrudin
Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas
TUMPENG Kalapas saat acara potong tumpeng simbol perayaan. Foto Humas
Suara Semesta, Kabupaten Kuningan
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuningan memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia ke-2 tahun 2026 melalui kegiatan tasyakuran yang berlangsung di lingkungan Lapas Kelas IIA Kuningan, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pemerintah Kabupaten Kuningan, jajaran TNI-Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, BNNK, pihak perbankan, Dharma Wanita Persatuan, para purnabakti, serta jajaran pegawai Lapas Kuningan.

Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan komitmen jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik sekaligus menjalankan pembinaan terhadap warga binaan.

Dalam sambutannya, Kepala Lapas Kelas IIA Kuningan, Eries Sugianto, menegaskan bahwa seluruh pegawai harus senantiasa menjaga marwah institusi dengan mengedepankan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

FOTO bersama forkopimda Kabupaten Kuningan saat usai acara. Foto Humas
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan harus dijaga melalui pelaksanaan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP), serta menghindari segala bentuk penyimpangan.
Ia juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan narkoba dan penyalahgunaan telepon seluler di dalam lapas.

“Jangan sampai lembaga pemasyarakatan yang bertugas menjaga dan membina orang-orang bermasalah justru pegawainya ikut menjadi orang-orang yang bermasalah. Seragam yang kita kenakan merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijaga,” tegasnya dalam sambutan.

Eries juga mengajak seluruh unsur Forkopimda untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Kuningan.


(Ramadhan)