Suara Semesta

Siap-siap, Operasi Patuh Lodaya 2026 Akan Sasar 11 Pelanggaran Prioritas

Suara Semesta di Juni 06, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

Suara Semesta, Kuningan

Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan akan menggelar Operasi Patuh Lodaya 2026 selama 14 hari, mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, kinerja, dan kelancaran lalu lintas.

Operasi Patuh Lodaya 2026 mengusung tema “Optimalisasi Transformasi Penegakan Hukum Secara Elektronik Mewujudkan Masyarakat yang Patuh dan Tertib Hukum.” Melalui operasi tersebut, Polri mengedepankan transformasi digital dalam penegakan hukum dengan memaksimalkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang didukung kegiatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum secara humanis.

Kapolres Kuningan AKBP Muhammad Ali Akbar melalui Kasat Lalu Polres Kuningan, AKP Aktuin Moniharapon, mengatakan telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat menjelang pelaksanaan operasi.

“Sejak jauh hari kami telah melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk, penyebaran brosur dan leaflet, media sosial, hingga penyuluhan kepada komunitas kendaraan bermotor, pelajar, pengemudi angkutan umum, dan masyarakat pengguna jalan. Tujuannya agar memahami pentingnya secara tertib lalu lintas sekaligus mengetahui target prioritas dalam Operasi Patuh Lodaya 2026,” ujar AKP Aktuin Moniharapon dalam keterangan persnya, Sabtu (6/6/2026).

Ia menjelaskan, terdapat 11 jenis pelanggaran yang menjadi fokus penindakan selama operasi berlangsung, yakni tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan telepon genggam saat berkendara, melanggar marka dan rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm standar SNI, berboncengan melebihi ketentuan, penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai aturan, penggunaan knalpot bising atau knalpot brong, serta kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan kelengkapan kendaraan.

Pelaksanaan operasi akan difokuskan pada sejumlah ruas jalan dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi, di antaranya Jalan Siliwangi dan Jalan Ir. H. Juanda. Selain itu, pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas juga akan ditingkatkan di Jalan Siliwangi, Jalan RE Martadinata, Jalan Ir. Dr.Soekarno, Jalan Moh. Toha, dan Jalan Ir. H. Juanda.

Sementara untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, petugas akan memprioritaskan kegiatan operasi di kawasan rawan kecelakaan seperti Jalan Kuningan–Ciamis, Jalan Kuningan–Cirebon, Jalan Eyang Hasan Maolani, dan Jalan RE Martadinata.

AKP Aktuin menegaskan, selain penindakan melalui sistem ETLE, petugas juga akan melakukan tilang manual terhadap pelanggaran yang terlihat secara langsung di lapangan.

“Selain penegakan hukum melalui ETLE, petugas juga akan melakukan tilang manual terhadap pelanggaran kasat mata yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, kami tetap mengedepankan pendekatan humanis melalui teguran simpatik dan edukasi kepada masyarakat,” katanya.

Ia berharap melalui Operasi Patuh Lodaya 2026 kesadaran masyarakat dalam lintas lalu lintas semakin meningkat sehingga dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan di wilayah Kabupaten Kuningan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi kelengkapan berkendara, serta mengutamakan keselamatan di jalan. Keselamatan adalah kebutuhan bersama. Dengan disiplin berlalu lintas, kita dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan bagi semua pengguna jalan,” tutupnya.

(Ramadhan(Ramadhan)

Kabupaten Cirebon

SMPN 1 Plumbon Lepas 400 Siswa Kelas IX, Perpisahan Sederhana Sarat Makna dan Harapan

Suara Semesta di Juni 04, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

LEPAS siswa dilepas setelah lulus oleh para guru. Foto Ramadhan
Suara Semesta, Kabupaten Cirebon

Suasana haru dan kebanggaan menggagalkan halaman upacara SMPN 1 Plumbon Kabupaten Cirebon, saat sekolah menggelar acara pelepasan bagi 400 siswa-siswi kelas IX Tahun Ajaran 2025/2026 pada Kamis (4/6/2026).

Acara perpisahan yang diselenggarakan secara sederhana tersebut berlangsung khidmat dan penuh makna. Kesederhanaan tidak mengurangi nilai emosional kegiatan, justru menghadirkan suasana hangat yang mempererat hubungan antara siswa, guru, dan orang tua.

Panggung Kebahagiaan dan Apresiasi

Kepala SMPN 1 Plumbon, Hermawan, M.Pd., menyampaikan bahwa sekolah sengaja memfasilitasi acara pelepasan dengan konsep sederhana agar fokus utama tetap terjadi pada makna kebersamaan dan dianugerahi atas perjuangan para siswa selama menempuh pendidikan.

“Sekolah memfasilitasi kegiatan ini secara sederhana, namun tetap bermakna. Momen ini menjadi panggung kebahagiaan bagi siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan di SMPN 1 Plumbon,” ujar Hermawan.

Ia menambahkan bahwa acara peluncuran bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk penghargaan atas kerja keras siswa, dukungan orang tua, serta dedikasi para guru dalam mendampingi proses belajar selama tiga tahun.

Harapan Melanjutkan Pendidikan

Dalam kesempatan tersebut, Hermawan juga secara simbolis menyerahkan kembali tanggung jawab pendidikan para siswa kepada orang tua dan wali murid. Ia berharap seluruh lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik SMA, SMK, maupun MA.

“Kami berharap 100 persen lulusan SMPN 1 Plumbon tahun ini dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, baik SMA, SMK, maupun MA, sehingga mereka dapat meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik,” tuturnya.

Harapan tersebut sejalan dengan komitmen sekolah dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk terus berkembang.

Pentas Seni Warnai Perpisahan

Acara pelepasan semakin semarak dengan berbagai penampilan pentas seni yang dibawakan oleh siswa-siswi. Beragam pertunjukan ditampilkan sebagai wujud kreativitas dan ungkapan rasa syukur atas kebersamaan yang telah terjalin selama masa sekolah.

Penampilan tersebut tidak hanya menghibur para tamu undangan, tetapi juga menjadi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan bakat dan kemampuan mereka sebelum melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya.

Kenangan yang Tak Terlupakan

Salah seorang siswi kelas IX mengaku bangga dan terharu dapat mengikuti acara perpisahan tersebut. Baginya, kegiatan ini menjadi penutup yang indah setelah melewati berbagai pengalaman bersama teman dan guru.

“Acara ini sangat berkesan bagi kami. Selain menjadi momen perpisahan, kegiatan ini juga menjadi kenangan indah yang akan selalu kami ingat bersama teman-teman dan para guru,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, SMPN 1 Plumbon tidak hanya melelahkan para lulusannya menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk terus belajar, berkarya, dan menggapai masa depan yang gemilang.

(Ramadhan).

Pemkab Majalengka

Majalengka Raih Penghargaan Nasional Pengendalian Inflasi, Bupati Eman Suherman, Bukti Kerja Nyata Menjaga Stabilitas Harga

Suara Semesta di Juni 04, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

INFLASI penyerahan penghargaan daerah kendali inflasi. Foto Diskominfo
Suara Semesta, Kabupaten Majalengka

Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Bupati Majalengka, Eman Suherman, berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu kabupaten terbaik dalam pengendalian inflasi di Regional Jawa-Bali Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang berlangsung di Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis malam (4/6/2026).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Kemendagri kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam berbagai sektor strategis pembangunan, termasuk dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi di daerah.

Bupati Eman Suherman menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima Kabupaten Majalengka. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaku usaha, serta dukungan masyarakat dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

"Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengendalikan inflasi mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh stakeholder yang terus bersinergi menjaga stabilitas ekonomi daerah," ujar Eman.

Ia menjelaskan, Pemkab Majalengka secara konsisten melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di berbagai pasar tradisional maupun pusat distribusi. Selain itu, pemerintah daerah juga rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta operasi pasar murah untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang stabil, terutama pada momen-momen tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga.

"Kami terus melakukan monitoring perkembangan harga di lapangan. Ketika ada potensi kenaikan harga, pemerintah hadir melalui Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar murah agar masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," katanya.

TERIMA Bupati Majalengka saat terima penghargaan. Foto Diskominfo

Bupati berharap penghargaan tingkat nasional ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Penghargaan ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap seluruh perangkat daerah semakin termotivasi untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan kesejahteraan masyarakat Majalengka," tuturnya.

Dengan penghargaan tersebut, Kabupaten Majalengka semakin menegaskan komitmennya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menuju Majalengka Langkung Sae.

Editor : Koharrudin

Sumber : Diskominfo

Pemkab Majalengka

Pemkab Majalengka Salurkan Dana Hibah Rp3,67 Miliar untuk Delapan Partai Politik

Suara Semesta di Juni 03, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

SALUR Pemkab menyalurkan dana hibah. Foto Diskominfo
Suara Semesta, Kabupaten Majalengka

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menyalurkan bantuan keuangan atau dana hibah kepada delapan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Majalengka hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Majalengka di Pendopo Gedung Negara Majalengka, Rabu (3/6/2026). Dihadiri Pengurus Parpol, Sekda, Kepala Kesbangpol, Kepala BKAD, Insfektorat dan undangan.

Bantuan keuangan partai politik tahun 2026 tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan fungsi partai politik dalam kehidupan demokrasi, pendidikan politik masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan partai.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Majalengka, Iding Solehudin, menjelaskan bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik memiliki landasan hukum yang jelas, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana di daerah.

“Pemberian hibah atau bantuan keuangan kepada partai politik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Secara teknis di tingkat daerah, pelaksanaannya dipayungi melalui Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/Kep.1266-Bakesbangpol/2025 tentang perubahan atas keputusan bupati sebelumnya terkait bantuan keuangan partai politik,” ujar Iding.

Menurutnya, bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel, terutama untuk kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat serta operasional sekretariat partai politik.

Pada tahun 2026, besaran bantuan keuangan partai politik ditetapkan sebesar Rp5.000 per suara sah hasil Pemilu 2024. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp3.677.280.000.

Adapun rincian bantuan yang diterima masing-masing partai politik yakni:

PDI Perjuangan sebesar Rp1.114.625.000 (222.925 suara)

PKS sebesar Rp573.815.000 (114.763 suara)

Partai Golkar sebesar Rp492.495.000 (98.499 suara)

Partai Gerindra sebesar Rp416.330.000 (83.226 suara)

PKB sebesar Rp382.975.000 (76.595 suara)

PAN sebesar Rp291.600.000 (58.320 suara)

PPP sebesar Rp269.415.000 (53.883 suara)

Partai Demokrat sebesar Rp136.025.000 (27.205 suara).

Sementara itu, Bupati Majalengka, Eman Suherman, menegaskan bahwa partai politik memiliki peran strategis sebagai pilar utama demokrasi yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

“Partai politik merupakan pilar utama dalam panggung demokrasi kita. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka berkomitmen penuh untuk mendukung penguatan fungsi partai politik melalui pengalokasian bantuan keuangan partai politik,” kata Eman.

TERIMA pengurus parpol saat menerima dana hibah. Foto Diskominfo

Bupati berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran guna meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat serta memperkuat sistem demokrasi yang sehat di Kabupaten Majalengka.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Majalengka, Rona Firmansah, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka atas penyaluran bantuan keuangan partai politik yang dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka yang terus memberikan perhatian terhadap penguatan kelembagaan partai politik. Bantuan ini akan kami manfaatkan sesuai aturan yang berlaku, terutama untuk kegiatan pendidikan politik masyarakat, peningkatan kapasitas kader, serta memperkuat komunikasi politik yang konstruktif dengan masyarakat,” ujar Rona.

Kenaikan bantuan ini diharapkan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas partai politik maupun kader-kadernya secara politik. Hasil akhirnya diharapkan dapat melahirkan kedewasaan politik ke depan dalam menghadapi agenda atau fenomena politik yang lebih besar.

Ketua PKS Majalengka, Deden Hardianto, mengatakan sesuai dengan aturan yang berlaku, ia merinci bahwa alokasi dana bantuan tersebut dibagi menjadi dua bagian utama 60% dialokasikan untuk pembinaan dan pendidikan politik bagi parpol dan 40% dialokasikan untuk kebutuhan operasional partai.

" Kenaikan ini dinilai sudah disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Pendidikan politik yang dibiayai dana ini bisa mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan masa depan Majalengka," ujar Deden.

Melalui penyaluran bantuan keuangan ini, diharapkan partai politik di Kabupaten Majalengka semakin mampu menjalankan fungsi pendidikan politik, penyaluran aspirasi masyarakat, serta turut mendukung pembangunan daerah menuju terwujudnya Majalengka Langkung Sae.

Editor : Koharrudin

Sumber : Diskominfo

Pemkab Majalengka

Diskominfo Jabar Dorong Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Adaptif di Era Digital

Suara Semesta di Juni 02, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

KIM perkuat peran KIM melalui work shop. Foto Diskominfo
Suara Semesta, Kabupaten Majalengka

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat terus berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat guna menangkal maraknya informasi negatif dan hoax di era digital. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan memperkuat peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) melalui kegiatan work shop bertema "KIM Peduli Digital" yang diselenggarakan di Politeknik Mardira Panyingkiran, Majalengka, Selasa (2/6/2026).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat, yang hadir sebagai narasumber menyatakan bahwa keberadaan KIM sangat krusial di era revolusi informasi saat ini. Menurutnya, arus informasi bergerak sangat deras dalam hitungan detik, sehingga diperlukan wadah di tingkat masyarakat bawah yang mampu memilah dan menyaring informasi sebelum dikonsumsi publik.

"Kami berharap Komunitas Informasi Masyarakat ini bisa betul-betul terbentuk di seluruh Jawa Barat, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga ke tingkat desa. KIM harus menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memberikan literasi digital," ujar Taufik Hidayat saat diwawancarai pasca-acara.

Taufik menambahkan, urgensi pembentukan KIM yang merata di Jawa Barat dipicu oleh masih tingginya angka masyarakat yang terjebak dalam aktivitas ilegal berbasis digital, serta maraknya penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial.

"Jawa Barat ini termasuk yang tertinggi dalam penggunaan judi online dan pemanfaatan pinjaman online. Ditambah lagi dengan maraknya berita hoaks di media sosial. Melalui KIM, kita harapkan pemahaman masyarakat meningkat sehingga isu hoaks bisa langsung ditangkal di masyarakat bawah, dan hal-hal negatif lainnya bisa ditekan. Informasi yang terukur dan baik pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga," tambah Taufik.

Sebagai bentuk dukungan nyata, DPRD Jabar melalui Komisi I siap mengawal regulasi dan alokasi anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendukung pembentukan, pembinaan, hingga penyediaan sarana prasarana KIM di daerah-daerah yang belum memilikinya. DPRD juga menyarankan agar Diskominfo Jabar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta mengadakan evaluasi kompetensi tahunan dengan memberikan reward (penghargaan) bagi KIM yang aktif mengedukasi warga.

Merespons dukungan dari pihak legislatif, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Nidar Nadrotan Naim menyambut baik sinergi yang terjalin. Pihaknya menyatakan siap menindaklanjuti arahan DPRD Jabar untuk mempercepat pemerataan pembentukan KIM di seluruh wilayah Jawa Barat melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD Jabar, khususnya dalam hal penguatan regulasi dan penganggaran. Kami sepakat bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengedukasi masyarakat di ruang digital yang sangat luas ini," ungkap Kabid IKP Diskominfo Jabar.

PESERTA para peserta workshop saat mengikuti kegiatan. Foto Dsikominfo

Diskominfo Jabar juga berkomitmen untuk memperkuat kapasitas anggota KIM agar memiliki kemampuan literasi yang mumpuni, terutama dalam melakukan verifikasi informasi guna mengkounter isu hoaks yang beredar di masyarakat tingkat bawah.

"Sesuai masukan dari Pak Wakil Ketua DPRD, kami akan menyiapkan instrumen evaluasi berupa penilaian kompetensi KIM secara berkala. Hal ini penting agar KIM tidak hanya sekadar dibentuk, tetapi memiliki kecakapan (skill) untuk menjadi benteng pertahanan informasi, mengkounter hoaks di akar rumput secara mandiri, sekaligus meluruskan sentimen-sentimen negatif yang merugikan masyarakat," pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan peserta Bimtek dari salah satu KIM di Majalengka, Saprodin menyambut baik adanya pembekalan literasi digital ini. Ia mengakui bahwa tantangan mengedukasi masyarakat di tingkat bawah saat ini semakin berat akibat derasnya arus informasi di grup-grup percakapan instan.

"Di tingkat desa, warga sering kali langsung percaya dengan informasi yang dibagikan di grup WhatsApp tanpa menyaringnya terlebih dahulu, mulai dari isu hoaks kesehatan, bantuan sosial palsu, hingga tawaran pinjol yang terlihat menggiurkan. Melalui bimtek 'KIM Peduli Digital' ini, kami jadi tahu cara memverifikasi informasi dan bagaimana meng-counter hoaks tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami oleh tetangga dan warga sekitar kami," ujar ketua KIM Hujan Keruh.

Kegiatan bimtek menghadirkan narasumber Fikri Emsa Silmi praktisi IT dan Riza Dwi Januar dari Besok Senin. Kegiatan work shop ini diharapkan menjadi momentum kuat bagi seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat untuk berkolaborasi mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang makin cakap digital, sejahtera, dan tangguh terhadap ancaman kejahatan siber maupun disinformasi.

Editor : Koharrudin

Sumber : Diskominfo