Suara Semesta

Pemkab Cirebon Pastikan 23 Ruas Jalan Diperbaiki Usai Lelang Dini, Ini Daftarnya

Suara Semesta di Mei 15, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

PEMBANGUNAN salh satu ruas jalan yang sedang dibangun. Foto Diskominfo

Suara Semesta, Kabupaten Cirebon

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) mulai mempercepat pembangunan infrastruktur jalan.

Jalan Sindanglaut-Ciawigajah

Jalan Sindanglaut-Pabuaran

Jalan Halimpu-Wangkelang

Jalan Klangenan-Panguragan

Jalan Celancang-Pangkalan

Jalan Playangan-Bojongnegara

Jalan Arjawinangun-Suranenggala

Jalan Gebangilir-Waled

Jalan Megu-Lurah

Jalan Palimanan-Kramat

Jalan Tegalgubug-Kaliwedi

Jalan Tegalsari-Lemahtamba

Jalan Sindangjawa-Mandirancan

Jalan Gegesik-Kedungdalem

Jalan Pangarengan-Sindanglaut

Jalan Kalirahayu-Tawangsari

Jalan Dawuan-Wanakaya

Jalan Gesik-Sendang

Jalan Dukupuntang-Girinata

Jalan Mundu-Pamengkang

Jalan Waled-Cibogo

Jalan Jamblang-Bakung

Jalan Cideng – Kertawinangun

Sebanyak 23 ruas jalan di berbagai wilayah dipastikan diperbaiki setelah masuk dalam proses lelang dini Tahun Anggaran 2026.

Percepatan lelang dilakukan agar pekerjaan fisik dapat segera berjalan dan masyarakat lebih cepat merasakan manfaat peningkatan infrastruktur jalan.

Program tersebut juga menjadi bagian dari target peningkatan kemantapan jalan Kabupaten Cirebon.

Adapun 23 ruas jalan yang dipastikan diperbaiki meliputi:

Panjang penanganan bervariasi, mulai dari 175 meter hingga lebih dari 1 kilometer dengan lebar jalan antara 3,5 meter hingga 6 meter.

Mayoritas pekerjaan menggunakan konstruksi betonisasi guna meningkatkan kekuatan dan daya tahan jalan.

BERJALAN terus melaksanakan pembangunan sarana jalan. Foto Diskominfo

Sekadar diketahui, Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Sunanto mengatakan, pemerintah daerah menargetkan kondisi jalan mantap di Kabupaten Cirebon dapat tercapai pada 2029.

Menurut Sunanto tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Cirebon per akhir 2025 telah mencapai sekitar 86 persen.

Panjang jalan di Kabupaten Cirebon mencapai 1.410 kilometer. Dari total itu, jalan nasional memiliki panjang 98 kilometer, jalan provinsi mencapai 72 kilometer, dan jalan kabupaten mencapai 1.240 kilometer.

Pemkab Cirebon terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain mengandalkan APBD Kabupaten Cirebon, Pemkab Cirebon juga mengupayakan mendapatkan dukungan anggaran dari Pemprov Jabar.

Pada 2026, terdapat tiga ruas jalan kabupaten yang direncanakan mendapat bantuan penanganan dari pemerintah provinsi.

Sebelumnya, sejumlah ruas jalan di wilayah Pasaleman, Ciledug, Tonjong-Luwiasem, Kramat, Cisaat, Mandala hingga Pasawahan telah mendapat dukungan pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Sekarang masih proses asistensi DED. Mudah-mudahan bisa terealisasi seperti bantuan provinsi tahun sebelumnya,” ucapnya.

Sementara itu, DPUTR juga menyiapkan lelang tahap ketiga dengan sekitar 70 paket pekerjaan tambahan.

Mayoritas paket pekerjaan tersebut bernilai di bawah Rp1 miliar dan tetap menggunakan konstruksi betonisasi.

Editor : Koharrudin

Sumber : DISKOMINFO

Pemkab Cirebon

Pemerintah Kabupaten Cirebon Menegaskan Komitmennya Untuk Menghadirkan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027

Suara Semesta di Mei 12, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

BACA saat pembacaan deklarasi SPMB. Foto Dariman
Suara Semesta, Kabupaten Cirebon

Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 yang bersih, transparan, berkualitas, dan berintegritas melalui penandatanganan Pakta Integritas Penyelenggaraan SPMB Tahun 2026 di Hotel Apita Cirebon, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, serta pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon, Imron mengatakan, penandatanganan pakta integritas itu bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi dan menjunjung prinsip keadilan.

Menurut dia, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak sekaligus fondasi utama dalam membangun masa depan daerah, sehingga proses penerimaan murid baru harus dipandang sebagai pintu awal memastikan akses layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

HADIR terlihat Forkopimda Kab. Cirebon saat usai acara. Foto Dariman

“Pelaksanaan SPMB menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan berintegritas. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan sering kali dimulai dari proses penerimaan murid baru,” katanya.

Ia menegaskan, proses SPMB yang berjalan objektif dan terbuka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah maupun satuan pendidikan.

Sebaliknya, praktik penyimpangan seperti manipulasi data, titipan, dan pungutan liar dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Karena itu, Pemkab Cirebon berkomitmen mengawal seluruh tahapan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 agar berjalan tertib, transparan, objektif, serta berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Imron menekankan seluruh proses penerimaan murid baru harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga meminta seluruh kepala sekolah, panitia SPMB, pengawas sekolah, dan pihak terkait menjaga integritas serta profesionalisme selama pelaksanaan penerimaan murid baru berlangsung.

“Tidak boleh ada praktik titipan, manipulasi data domisili, pungutan liar, maupun bentuk penyimpangan lainnya yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Cirebon meminta Dinas Pendidikan memastikan mekanisme pelaksanaan, petunjuk teknis, aplikasi, hingga layanan pengaduan dapat berjalan optimal dan mudah diakses masyarakat.

DISKOMINFO turut hadir Kepala Dinas Kominfo beserta jajaran dinas lainnya. Foto Dariman

Imron juga menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk melaksanakan proses seleksi secara objektif dan transparan, melakukan verifikasi data secara teliti, serta memberikan pelayanan yang ramah dan terbuka kepada masyarakat.

Menurut dia, keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SPMB, mengingat masyarakat kini semakin kritis dan memahami haknya dalam memperoleh layanan pendidikan.

Imron menambahkan, keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan maupun sekolah, melainkan membutuhkan dukungan dan pengawasan bersama dari seluruh unsur pemerintah daerah, Forkopimda, dewan pendidikan, organisasi profesi guru, hingga masyarakat.

Ia berharap penandatanganan pakta integritas tersebut dapat menjadi penguat komitmen bersama dalam menjaga marwah dunia pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan di Kabupaten Cirebon.

“Kita bukan hanya menyelenggarakan proses administrasi penerimaan murid baru, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan,” pungkasnya.

Pewarta : Dariman. A. Md

Pemkab Brebes

Gerakan Nasional Selamatkan Perempuan Indonesia

Suara Semesta di Mei 12, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

TURUT HADIR Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Dr.dr Prihati Pujowaskito SP.JP(K)FIHA,MMRS,FIMMA saat hadiri acara di Brebes. Foto Robby

Suara Semesta, Brebes

Pelaksanaan Gerakan Nasional Selamatkan Perempuan Indonesia Bertujuan menekankan angka kematian ibu dalam masa kehamilan,kegiatan ini berkolaborasi Perdana oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Islam Mutiara Bunda dengan Puskesmas Tanjung Kabupaten Brebes pada hari Selasa (12/05/2026).

Kegiatan berlangsung sangat meriah dan penuh makna turut dihadiri sejumlah pejabat Tinggi Daerah, program ini betapa seriusnya perhatian terhadap ibu hamil. Hadir secara Langsung: Bupati Brebes, Hj Paramitha Widya Kusuma, Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Dr.dr Prihati Pujowaskito SP.JP(K)FIHA,MMRS,FIMMA. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes dr Heru Padmonobo, M.Kes. Direktur RSUD Brebes drg. Adhi Supriadi M.Kes. Direktur RSU Islam Mutiara Bunda. Kepala cabang BPJS kesehatan Brebes. Camat Tanjung. Para Kepala Puskesmas serta ratusan peserta khususnya ibu hamil memadati lokasi acara.

BPJS kepersertaan perempuan dalam bpjs ibu hamil. Foto Robby

Dalam sambutan Direktur Utama BPJS Kesehatan dr Prihati Pujowaskito dengan ungkapannya kagum dan antusiasme luar biasa yang hadir. Beliau memastikan kepesertaan BPJS ibu hamil masih aktif untuk mempersiapkan proses kelahiran nanti, dan bila ada kepesertaan BPJS yang tidak aktif segera diurus dengan pihak terkait akan membantu proses tersebut.

Penyelenggaraan acara ini adalah mewujudkan kepedulian terhadap Kesehatan ibu dan Anak, yang menjadi Prioritas Utama pembangunan Kesehatan di Brebes " Ujar ibu Bupati dihadapan para Undangan.

Penulis : Robby Anggriawan

DPRD Jawa Barat

DPRD Diminta Kawal Nasib 3.421 Pengabdi

Suara Semesta di Mei 11, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

GUGAT anggota aliansi honorer saat di kantor DPRD. Foto Junaedi

Suara Semesta, Bandung

Aliansi Honorer R3 dan R4 Jawa Barat melayangkan gugatan moral kepada DPRD dan Gubernur Jawa Barat. Mereka menuntut kepastian status 3.421 tenaga honorer yang sudah terdata di BKN dan mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun hingga kini belum diangkat menjadi PPPK.

Ketua Aliansi, Junaedi, bersama Sekretaris Pata Rusdiawan, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekedar administrasi, melainkan soal keadilan.

“Kami sudah mengikuti semua tahapan seleksi sampai selesai. Namun status kami tetap menggantung,” ujarnya dengan nada getir. Selasa 12 Mei 2026.

Di balik angka 3.421, ada kisah panjang pengabdian. Banyak honorer R3 dan R4 telah bekerja 10–15 tahun dengan beban kerja setara PPPK penuh waktu maupun PNS, tetapi gaji yang diterima jauh lebih minim. Seorang guru honorer mengaku harus mencari pekerjaan sampingan demi bertahan hidup.

“Kami bukan hanya bekerja, kami mengabdi,” katanya lirih.

AUDENSI saat audensi berlangsung dengan DPRD. Foto Junaedi
Aliansi menuntut agar seluruh honorer segera diangkat menjadi PPPK paruh waktu atau penuh waktu secepatnya. Mereka menolak keras opsi outsourcing yang dianggap membatasi martabat, serta meminta perlindungan kerja agar tidak dihentikan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas.

Kekecewaan semakin bertambah ketika pada Agustus 2025 mereka tidak dimasukkan sebagai PPPK dengan alasan sumber dana tidak tersedia.

“Padahal kami sudah ada di data base BKN. Ini bukan sekedar administrasi, ini soal keadilan,” tegas Junaedi.

Aliansi mendesak DPRD Jawa Barat segera menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan dinas terkait dan BKD. Mereka juga meminta DPRD menekan pemerintah pusat, termasuk KemenPAN-RB dan DPR RI, untuk mempercepat regulasi PPPK.

Isu ini bukan hanya soal kesejahteraan, tapi juga menyentuh ranah politik. DPRD dan Gubernur Jawa Barat ditantang untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil yang selama ini menopang pemerintahan.

“Kami bagian dari ASN, kami konstituen yang harus diperjuangkan,” pungkas Junaedi.

Penulis Junaedi, SE

Pemkab Kuningan

Kemitraan Komunitas Internasional Memperkuat Lembaga Koperasi Peternakan Melalui Transfer Pengetahuan

Suara Semesta di Mei 11, 2026 0

Suara Semesta Jangkau Komunikasi Luas Tanpa Batas

KOHE Kegiatan pengendalian kotoran hewan. Foto Diskominfo
Suara Semesta, Kabupaten Kuningan

Kuningan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menggelar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertema Kemitraan Komunitas Internasional : Memperkuat Lembaga Koperasi Peternakan melalui Transfer Pengetahuan Philipina-Indonesia tentang Pengendalian Kotoran Hewan (KOHE), Senin (11/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Grage Hotel Sangkan itu, diikuti para penyuluh pertanian dan peternakan, pengurus koperasi Saluyu, Larasati, Karya Nugraha, serta sejumlah peternak sapi dan petani di Kabupaten Kuningan.

Dalam kegiatan tersebut turut menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, Kepala Bidang Pengendalian, Pemulihan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, serta narasumber internasional dari Philipina.

Ketua pelaksana kegiatan, Prof. Dr. Lia Muliawaty, M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan PKM tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, koperasi, dan komunitas internasional dalam membangun sistem peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sementara itu, Kaprodi Administrasi Publik FISIP Unpas, Dr. Ine Mariane, M.Si., mengatakan, pengelolaan KOHE kini menjadi isu penting dalam pengembangan sektor peternakan modern. Menurut dia, limbah peternakan harus mampu diubah menjadi sumber daya bernilai ekonomi sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat kapasitas koperasi peternakan agar tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, H. Toni Kusumanto, AP., M.Si., memaparkan perkembangan Koperasi Produsen Karya Nugraha Jaya Kuningan sepanjang tahun 2025.

Ia menyebutkan, koperasi tersebut menunjukkan pertumbuhan positif di hampir seluruh sektor usaha. Jumlah anggota aktif meningkat menjadi 876 orang atau bertambah 29 anggota dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, produksi susu mencapai 9,29 juta liter atau naik 24,75 persen dibanding 2024 dan melampaui target anggaran. Produksi pakan konsentrat juga meningkat menjadi 5,73 juta kilogram.

“Koperasi saat ini tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi anggota, tetapi juga menjadi motor peningkatan kesejahteraan peternak sapi perah di Kabupaten Kuningan,” kata Toni.

Menurut Toni, penguatan koperasi juga dilakukan melalui layanan kesehatan ternak, inseminasi buatan, hingga program kredit bagi anggota untuk meningkatkan populasi sapi induk laktasi dan produktivitas susu.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian, Pemulihan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Rismunandar, S.Hut., M.Si., menjelaskan pentingnya pengelolaan KOHE dalam mendukung pengendalian lingkungan hidup.

PETERNAKAN Kadis Koperasi saat menerima cinderamata. Foto Diskominfo

Ia mengatakan, limbah peternakan yang sebelumnya berpotensi mencemari lingkungan kini dapat diolah menjadi pupuk organik dan produk pertanian ramah lingkungan yang memiliki nilai ekonomi.

“Pengelolaan KOHE menjadi solusi untuk mengurangi pencemaran limbah peternakan sekaligus mendukung ekonomi hijau berbasis masyarakat,” ujarnya.

Program tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan daerah “Kuningan Melesat”, khususnya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan menekan emisi lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama, narasumber internasional dari Philipina, Prof. Dr. Norberto Paranga Jr., Ph.D., D.Hum., D.Litt., secara virtual melalui Zoom Meeting dalam paparannya, menekankan pentingnya transformasi digital dan inovasi teknologi dalam mendukung tata kelola organisasi modern, termasuk pada sektor peternakan dan pengelolaan limbah berbasis masyarakat.

Ia menjelaskan, di Philipina, kotoran hewan (KOHE) telah diolah menjadi sumber daya bernilai ekonomi melalui berbagai inovasi teknologi ramah lingkungan. Salah satunya melalui pemanfaatan KOHE sapi menjadi biogas untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga dapat membantu masyarakat mengurangi penggunaan gas elpiji yang harganya terus meningkat.

Selain itu, residu hasil pengolahan biogas kembali dimanfaatkan menjadi pupuk cair dan pupuk padat untuk mendukung sektor pertanian organik dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian masyarakat.

Tak hanya itu, KOHE juga diolah menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif rumah tangga. Menurut Norberto, pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa sektor peternakan tidak hanya menghasilkan daging dan susu yang bernilai gizi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dari limbah peternakan.

“Pengelolaan KOHE yang tepat dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.

Prof. Norberto juga menegaskan bahwa penerapan teknologi, pemanfaatan data, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, koperasi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas di era modern.

Pewarta : Dariman. A. Md