Suara Semesta (Kota Cirebon) – Walikota Cirebon Nashrudin Azis tak dianggap oleh para pejabat Eselon II setingkat kepala dinas.

Benarkah Walikota Cirebon sudah tak dianggap lagi keberadaannya? Hal ini terungkap dari pernyataan Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi.

Agus Mulyadi mengungkapkan fenomena kerja yang cenderung menurun dari para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Dia mengatakan, belakangan ini banyak para pejabat Eselon II yang absen dalam sejumlah agenda Walikota. Wibawa Walikota seakan-akan jatuh di mata anak buahnya sendiri.

Puncaknya Rabu 5 Oktober 2022 lalu, saat Rapat Paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan Pandangan Fraksi terhadap RAPBD tahun 2023, banyak pejabat Eselon II Kota Cirebon yang tidak hadir.

Sekda Kota Cirebon, Agus Mulyadi kepada media, Kamis (6/10), menyesalkan banyaknya kepala dinas yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Terlebih lagi, menurut Agus, ,rapat tersebut sangat krusial karena berkaitan dengan RAPBD tahun 2023 di mana seluruh SKPD punya kepentingan terhadapnya.

Tidak hanya itu, sekda juga menyinggung tentang sikap ‘malas’- nya sejumlah kepala dinas yang tidak pernah hadir dalam agenda penting Walikota dan Wakil walikota.

Untuk itu, dia akan segera melayangkan surat kepada seluruh SKPD bahwa agenda-agenda penting Walikota dan Wakil Walikota harus dihadiri.

“Kegiatan berkaitan kedinasan mohon untuk bisa dihadiri dan melihat skala prioritas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus Mulyadi mengatakan, bahwa undangan walikota dalam rapat paripurna, rapat dengar pendapat, termasuk rapat teknis dengan wakil walikota, para kepala dinas ini harus hadir.

Andai berhalangan, harus ada alasan yang jelas dan tidak mengada-ada termasuk juga penggunaan seragam.

“Ketika diundangan tercantum menggunakan pakaian jenis PSH maka gunakan PSH, jangan malah menggunakan pakaian PSL. Dan itu penting diperhatikan khususny selevel pejabat Eselon II,” kata Gusmul, sapaan karib Agus Mulyadi.

“Karena terkadang ada pakaiannya tidak nyambung dengan yang tercantum di undangan,” imbuh mantan Ketum PBSI Kota Cirebon ini.

Menurut Gusmul, hal itu merupakan bagian dari penghormatan kepada pimpinan.

“Tugas kami mengingatkan perangkat daerah. Bicara sibuk semuanya sibuk. Bagaimana menempatkan prioritas,” ujarnya.

“Kemarin itukan APBD 2023 harusnya hadir semua. Dan ini Bisa menjadi catatan BKPSDM, dalam undangan tercantum jenis pakaian maka penggunaan seragam itu bukan berarti tulisan tanpa makna,” ketusnya. (Indah)
Baca Juga

Post A Comment:

0 comments:

stop