Suara Semesta (Kabupaten Cirebon) - Pemerintah kabupaten Cirebon, beserta jajaran BPN menggelorakan Program Gemapatas di kantor kuwu Desa Mundu Pesisir, kecamatan Mundu pada hari Jum'at 3 Februari 2023.
Program Gemapatas merupakan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas, hal itu sesuai dengan apa yang di ucapkan oleh Bupati Cirebon yakni Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag., pada saat menghadiri pelaksanaan gemapatas.
Bupati Kabupaten Cirebon Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag., pada saat menghadiri pelaksanaan tersebut berharap kepada seluruh SKPD dan seluruh tingkat desa, agar bersama sama mendukung program dari BPN ini.
"Kami berharap kepada seluruh SKPD dan sampai ke tingkat desa, pa camat dan masyarakat, ayo kita dukung program dari BPN ini," ujar Bupati.
Menurutnya bahwa, kegunaan dari pemasangan tanda batas ini untuk kepastian hukum dan kepastian tanah milik, agar terhindar dari pencaplokan sengketa dari tanah.
Sehingga Bupati Cirebon dan seluruh jajarannya mengajak kepada seluruh masyarakat agar mendukung gemapatas yang di rencanakan oleh pihak BPN Kabupaten Cirebon.
Dalam kesempatannya itu, Bupati Cirebon juga menjelaskan terkait pembatasan patok, menurutnya bahwa pembatasan patok itu harus di ukur dengan jelas terlebih dahulu.
Dan untuk saat ini, pembatasan patok itu sudah ada sebanyak 20 ribu yang sudang terpasang di Kabupaten Cirebon.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Teddy Guspriadi, menyampaikan banyak terima kasih kepada jajaran pemda yang telah mendukung program ini.
Ia mengatakan bahwa PTSL ini mempunyai sebuah target di tahun 2025 agar terdaftar di seluruh bidang tanah, terpetakan di seluruh kabupaten Cirebon.
"PTSL ini kita punya target di 2025 terdaftar di seluruh bidang tanag, terpetakan dan terdaftar istilahnya," kata Teddy Guspriadi.
Ia juga mengungkapkan bahwasannya yang sudah terdaftar pada saat ini 850 yang masih berkembang di bidang tanah, kabupaten Cirebon masih 440.000 bidang tanah.
Jadi masih ada sekitar lebih kurang 400.000 lagi di tahun ini, di tahun ini di pihaknya pemetaannya 100 ribu bidang tanah, dengan target SHT atau sertifikat hak atas tanah yang pihaknya akan terbitkan sebanyak 53.000.
Dengan ini, pihaknya sangat berharap kepada seluruh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan juga masyarakat, agar support program ini.
Jadi dukungan semua sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan bersama, karena apa sertifikat ini ujungnya kan sebenarnya memberikan tempat, Setelah itu unitnya adalah memberikan kesejahteraan.
Kalau ada masyarakat yang membutuhkan sertifikat, ini bisa jadi jaminan untuk permodalan mereka.
Ketua BPN kabupaten Cirebon sangat berharap dukungan dari pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan APBD telah memberikan hibah di tahun 2023 ini.
Yakni berupa sarana prasarana, dan ini merupakan salah satu bentuk ukuran nyata dari pemda Kabupaten Cirebon. Tutup Teddi. (Ule)
Post A Comment:
0 comments: