Suara Semesta - Program sanitasi Desa Banjarwangunan yang di kerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang di Ketuai oleh Sanudin dan Bendahara Lili di duga bukan dari Kementerian Kesehatan melainkan Titipan Anggota DPR RI Fraksi PKS dapil IX Kota dan Kabupaten Cirebon serta Indramayu.
Hal tersebut di benarkan oleh Ketua KSM Sanudin bahwa anggaran sanitasi sebesar Rp100.000.000,‐ peruntukan pembangunan jamban untuk 15 rumah, dan sisanya untuk titipan suara.
"Program sanitasi di sini dari Partai PKS mas, dari ibu Hj. Netty DPR RI, anggarannya Rp100.000.000,‐ untuk bangun jamban sebanyak 15 rumah," kata Ketua KSM Sanudin. Sabtu (18/11/2023)
Kegiatan sanitasi menurut Sanudin, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke bendahara KSM yaitu saudari Lili, lantaran kesibukan sebagai karyawan swasta sehingga tidak bisa memantau pekerjaan tersebut.
"Saya serahkan semua ke bendahara, dari mulai pembelian barang, pembangunan, sampai selesai," ungkap Sanudin.
Hal tersebut di benarkan Lili, selaku bendahara KSM Desa Banjarwangunan yang di temui di rumahnya pada sore hari Sabtu (18/11/2023).
"Saya sudah menjalankan program sesuai dengan aturannya, kalau ini program dari Hj. Netty DPR RI yang kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas," kata Lili.
Terkait masalah titip suara, pihaknya mengatakan selagi bermanfaat buat masyarakat, dari dewan manapun saya mah terima saja, dan tidak bisa memaksakan kepada warga untuk memilih siapa.
Saat di konfirmasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, H. Dedi Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan mengatakan bahwa program ini adalah dari Kementerian Kesehatan.
"Ini program dari Kementerian, terkait hak suara dari partai saya tidak bisa menjawab," kata Dedi, Senin (20/11/2023).
Dinas Kesehatan hanya sebagai pendampingan saja, dalam Program PKTD ini tidak melibatkan tim teknis dari Dinas lain seperti PUTR karena menurutnya dalam juknisnya tidak ada penunjukan selain dari tim kesehatan. Dan terkait pengawasan pelaksanaan program PKTD, ada tim tersendiri dari puskesmas. Artinya, pihaknya hanya sebatas menerima RKM (Rencana Kerja Masyarakat) dan pelaksanaan kegitan ada pada KKM (Kelompok Kerja Masyarakat).
"Untuk Kabupaten Cirebon sendiri, ada 5 Desa yang mendapatkan program PKTD, dan pengalokasian dananya sebesar Rp 100 juta itu dari Kemenkes langsung masuk kerekening KKM," ungkap H Dedi.
Saat disinggung adanya dibeberapa lokasi penerima manfaat dengan hasil pekerjaan dinilai asal-asalan. Pihaknya mengatakan, persoalan yang menentukan laik tidak laik-nya hasil pekerjaan, hal itu ada bagiannya sendiri yaitu dari pihak BPK yang akan mengaudit.
"Kami tegaskan, dalam kegiatan program ini hanya sebatas pendampingan RKM, terkait dengan hasil kegiatan pekerjaan itu masalah pihak KKM sendiri yang merencanakan, mengelolah, dan melaksanakan kegiatan PKTD," pungkas H Dedi.
Berbeda dengan Desa Palimanan Barat, pekerjaan sangat rapih dan layak, berbanding jauh dengan Desa Banjarwangunan yang hanya jamban dan wastafel dengan posisi berada diluar rumah dan tidak ada bilik atau tembok yang menutupi jamban.
Ketua KKM Desa Palimanan Barat, Suharto pun menanyakan kemanakan anggarannya sampai pembuatannya terkesan asal-asalan. "Kalau disini semua rumah yang belum ada jamban dan septic tank kami buatkan dan semua berada di dalam rumah, dan kami buatkan bilik sampai pintunya," ujarnya kepada media.
Dugaan penyalahgunaan anggaran di Desa Banjarwangunan terkesan ada yang mengendalikan, di lihat dari hasil yang ada dilapangan.
Post A Comment:
0 comments: