Suara Semesta (Kabupaten Cirebon) - Puluhan mahasiswa Cirebon menggelar aksi demo memprotes transparansi data pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon, Rabu 24 April 2024.
Selain menyoroti persoalan infrastruktur, aksi
demonstrasi yang digelar di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon tersebut juga,
mempertanyakan masalah lainnya. Seperti
pendidikan, dan kesehatan hingga sampah yang dinilai belum optimal dalam pengelolaannya.
Demo para mahasisws yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Cirebon tersebut diwarnai kericuhan. Bahkan lima orang mahasiswa pun diamankan pihak Kepolisian atas kericuhan yang terjadi.
Para mahasiswa sempat ditemui 3 orang
perwakilan DPRD setempat. Yaitu Wakil Ketua
DPRD Kabupaten, Rudiana, Wakil Ketua Komisi III, Yoga Setiawan serta Ketua Komisi I, Sofwan.
Koordinator Aksi, Dimas Bimantoro, menegaskan, semua tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan persoalan yang sangat mendesak. Termasuk isu pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur.
Menurut Dimas, terkait korupsi, mereka belum
memiliki data konkret. Namun, telah melakukan pertemuan dengan wakil DPRD Kabupaten Cirebon untuk membuka data yang lebih transparan.
"Kami sudah sampai ke gedung DPRD dan
bertemu wakil DPRD Kabupaten Cirebon, katanya nanti ada sesi lanjutan yang dimana nantinya akan ada buka bukaan data, agar masyarakat Cirebon juga mengerti bagaimana rasanya dipimpin oleh anggota dewan yang tidak sepenuh hati," ujarnya.
Selain itu, para mahasiswa juga menyampaikan keprihatinan terkait pembangunan yang dianggap masih kurang optimal.
Mereka menyiapkan kartu merah sebagai simbol protes terhadap kepemimpinan Bupati Imron, terutama terkait pembangunan Alun-alun Taman Pataraksa yang ambruk.
"Kami juga sudah membawa data-data yang
menunjukkan, di BPS itu ada kenaikan, tapi kita membawa data yang valid sebagai pembanding data kepemimpinan Bupati. Bupati juga tahu kalau misalkan data yang mereka berikan itu tidak valid," bebernya.
Setelah demo ini, para mahasiswa berencana
untuk melakukan kajian lanjutan terkait hasil dari aksi unjuk rasa ini. Mereka juga akan mengkaji ulang 24 perda yang belum disahkan, serta hasil kajian tersebut akan disetorkan kepada DPR agar dapat lebih mempertimbangkan kepentingan
rakyat.***
Post A Comment:
0 comments: